Persoalan Kebudayaan dari Dalam

(Tanggapan atas Polemik dari Halim HD)

Halim HD, melalui surat terbuka kepada Gubernur Ganjar Pranowo, mendakwa ada ketidakpahaman Pemerintah dalam menyikapi persoalan kebudayaan (SM, 11 Agustus 2013). Hal ini ditengarai oleh; pertama, banyak elit pengelola daerah tak memahami peta masalah yang ada; kedua, event kebudayaan diukur dari jumlah pemasukan atau nilai profit; ketiga, politik kebudayaan yang memandang seni budaya sebagai komoditas dan sekaligus ekonomisasi kebudayaan.

Tiga dugaan tersebut, lebih jauh dari persoalan kekurangpahaman, menandai adanya kekeliruan paradigma. Analisa tersebut menggambarkan betapa paradigma Pemerintah cenderung menggunakan nalar ekonomi, praktis, dan kapitalistik dalam mengurusi persoalan kebudayaan. Kebudayaan bagai komoditi dagangan yang diharuskan menghasilkan profit.

Gempuran globalisasi, modernisasi, dan kapitalisme memang, mau tak mau, menulari birokrat kita. Efeknya, semua lini kehidupan harus dihitung seakurat mungkin demi pemenuhan ambisi bernalar uang, termasuk kebudayaan. Ibaratnya, hasrat merawat kesenian dan kebudayaan akan ditempuh jika mendatangkan laba. Tak berlebihan jika Halim HD, mengambil contoh kasus TBS, menganggap institusi kebudayaan “tak memiliki visi bagaimana kehidupan kebudayaan serta peran institusi publik dikelola”.

Di luar “penyakit” birokratisme tersebut, ada hal yang perlu saya ungkap di sini terkait persoalan kebudayaan di Jateng. Pada akhirnya kita akan merunut persoalan ini hingga ke akar-akarnya. Tentang individu para birokrat, hal itu sudah saya utarakan di muka. Justru, pada individu pelaku kesenian itulah kita patut curiga. Benarkah para “seniman” Jateng sudah benar-benar menjaga laku berkesenian tanpa tercoreng kecurangan-kecurangan dalam, misalnya, proyek-proyek kesenian. Dalam hal ini, kita pantas curiga terhadap seniman yang, saya ambil contoh, menjabat sebagai dewan kesenian di setiap daerah.

Saya pernah mengajukan keberatan atas selebrasi dan launching buku puisi di suatu daerah yang dimuat di kolom ini. (SM, 2013). Acara tersebut saya kritik karena terlalu sarat bermuatan agenda politik, serta pembebanan karya seni sebagai sebuah “strategi” semata. Hal tersebut berkaitan erat dengan simtom-simtom persoalan kebudayaan yang terjadi di Jateng. Kekhawatiran atas perlakuan yang kurang pantas terhadap karya seni, seniman, dan kesenian membuat saya melontarkan kritik tersebut.

***

Sudah sepantasnya para seniman berperan dalam institusi dewan kesenian. Penempatan para pelaku seni di dalam birokrasi Pemerintah, dalam hal ini dewan kesenian, memberi pengharapan atas apresiasi dan kebijakan yang kelak ditelurkan. Masyarakat seni menyambut baik kehadiran orang-orang sesuai profesionalismenya. Namun, kondisi dewan kesenian, seperti lazimnya sebuah birokrasi pemerintahan, lambat laun melahirkan benih-benih mental birokratisme, yang seharusnya dibuang jauh-jauh dari pribadi seorang seniman.

Pada mulanya adalah kesibukan merancang program kerja, menetapkan anggaran, bagi-bagi proyek, dan berujung pada realisasi. Ada hal yang biasanya hadir dari kondisi seperti ini—teratur, dikejar program, serta dekat dengan kelimpahan materi. Pragmatisme! Degradasi sudut pandang perlahan-lahan menjangkiti para seniman cum birokrat kita. Maka lahirlah kalangan seniman-birokrat yang rapuh. Ambisi menuntaskan progam kerja jadi lebih utama ketimbang merawat etos berproses kreatif. Sedikit sekali kesempatan untuk berkontemplasi menghidupkan kesenian melalui produktifitas berkarya. Bisa dikatakan, berkarya sesekali, selebihnya mengurusi institusi dewan kesenian tersebut. Rebutan proyek kesenian demi ego pribadi, untuk tidak mengatakan demi profit, menjadi semacam ironisme. Para individu ini tak kuasa menahan-membentengi diri dari sergapan penyakit birokrat seperti pada umumnya.

Dan generasi muda pun menjadi korban kesemrawutan kondisi ini. Generasi yang sedang memulai menapaki jejak kesenian harus kecewa, mendapati para pendahulunya mewarisi kondisi dan sistem yang tidak apresiatif terhadap seniman muda. Saya belum lupa, beberapa tahun silam, seorang aktifis seni di Semarang, menggugat tatanan dan sistem di institusi kesenian, yang dianggapnya tidak memberi sambutan pada para seniman muda. Dan itulah simtom-simtom yang menandakan ada persoalan besar dalam kebijakan kebudayaan di Jateng.

***

Persoalan kebudayaan Jateng justru tidak semata ada di tampuk kekuasaan dan sistem pemerintahan. Lebih mendalam, ironisme menjangkiti dari dalam, dari para seniman kita. Penguatan etos dan produktifitas individu, serta kesadaran membuka peluang bagi generasi muda untuk memperoleh tempat dan kesempatan, sama mendesaknya dengan solusi terhadap persoalan birokrasi pemerintahan dalam mengurusi dunia seni dan budaya.

Pada taraf inilah, sebenarnya, persoalan kebudayaan di Jateng menjadi lebih berbahaya. Yaitu, ketika para seniman yang duduk di kursi institusi pemerintahan tidak sanggup menjaga jiwa kesenimanan serta misi berkesenian secara jujur dan beretika. Yang lahir dari fenomena ini justru, seperti apa yang diungkapkan Halim HD, individu yang “jauh dari profesionalisme”, serta “tak memiliki visi bagaimana kehidupan kebudayaan serta peran institusi publik dikelola”. Meski saya yakin, masih ada pihak-pihak yang serius dan tekun dalam berkarya, berorientasi estetika, serta memberi jarak pada situasi yang memungkinkan lahirnya benih-benih pragmatisme dalam berkesenian.

Kebijakan kebudayaan pemerintah Jateng di tangan Gubernur Ganjar Pranowo kelak, betapapun upayanya dalam menanggapi persoalan dan isu kesenian, jika tidak ditampung oleh individu—seniman—yang kokoh menjaga keberimanan dalam berkesenian, hanya mencetak kebijakan yang sumbing dan sumbang. Evaluasi sepantasnya dimulai dari para pelaku seni yang terjebak dalam pragmatisme birokrasi kesenian. Dari sini, perspektif cerdas untuk kebijakan kebudayaan di Jateng, barangkali, bisa dimulai.[]