Ideologi Gaji

Beberapa pekan silam, urusan gaji kembali jadi obrolan pelik di media massa. Di Jakarta, ribuan guru honorer mengepung gedung parlemen, menuntut perbaikan nasib. Isi tuntutan itu antara lain agar guru segera diangkat jadi pegawai negeri, yang berarti mendapat jaminan gaji dan pensiunan. Tangis bahagia pecah saat tuntutan mendapat jawaban. Menpan RB Yuddy Chrisnandi berjanji akan mengangkat guru honorer menjadi PNS secara bertahap. Di negara ini, jutaan orang sedang bermimpi jadi pegawai negeri.

Tak hanya di luar, di dalam parlemen pun gaji jadi perdebatan tak kunjung usai. DPR usul agar ada kenaikan tunjangan dan menyarankan agar gaji presiden ikut naik, paling tidak Rp200 juta. Usulan itu mendapat sorotan. Kita bersyukur, Presiden Jokowi tak terpantik menanggapi. “Jangan aneh-aneh. Lha wong ekonomi melambat, lesu kayak gini, malu bicara gaji, tunjangan        ,” ucap Presiden (Suara Merdeka, 18 September 2015). Tawaran itu bisa jadi jebakan politik. 

Sebelumnya, wacana kenaikan gaji juga pernah muncul, bahkan langsung dari pernyataan presiden. Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah mengeluh perihal gajinya yang tak pernah naik. Wisnu Nugroho (2010:379) mencatat:”Mungkin tidak seimbang dengan tugas yang diemban. Tetapi, apa boleh buat. Negara belum punya kemampuan memberi gaji yang lebih banyak.” Pengakuan SBY itu tentu saja menuai kritik dan cercaan di linimassa. Sebagai Presiden, ucapan itu dianggap tak etis.

Polemik gaji pun terus berlanjut sampai hari ini. Banyak orang berkeyakinan, gaji melimpah jadi penyokong produktifitas dan etos kerja. Gaji dianggap menentukan kinerja seseorang. Orang-orang kerap mengaku sukses bila bergaji melimpah. Pembuktian gaji bisa berupa membangun rumah gedong, kendaraan mewah, telepon superpintar, hingga kegemaran wisata kuliner di restoran mahal.

Dalam masyarakat Jawa, membicarakan gaji secara blak-blakan dianggap kurang etis. Jumlah rezeki yang didapat memang tak seberapa. Namun, ada keuntungan lain yang bisa didapat yaitu rasa persaudaraan yang semakin erat. Bahkan, orang Jawa, terutama di pedesaan, terbiasa bekerja gotong-royong semata-mata karena rasa kekeluargaan serta kesadaran gotong-royong. Istilahnya, “untung sathak, bathi sanak.” Takaran kepantasan lebih diutamakan ketimbang hitungan materialistis.

Bagi Ki Hajar Dewantara, istilah gaji kurang tepat digunakan dalam konsep pendidikan dan pengajaran. Ia lebih memilih menyebut “nafkah”. Jerih payah mengajar para guru ditebus dengan nafkah (“beaja hidup”), sesuai keperluan masing-masing. Dalam buku Pendidikan (1962), Ki Hajar Dewantara menyebut “gadji” sebagai “tjiri antithese madjikan-buruh,” yang mengarah pada laku transaksional. Istilah “nafkah” lebih bermakna sebagai sesuatu yang mengandung berkah ketimbang gaji yang mengarah pada upah/imbalan.

Urusan gaji juga tak pernah menjadi obrolan penting oleh para tokoh penggerak bangsa. Mereka berpolitik dan berjuang untuk negara dalam kebersahajaan, mengutamakan laku keteladanan. Berpolitik kerap bersandar pada upaya mendidik masyarakat. Politik bergerak dalam medan pemikiran dan ideologi. Kita akan sulit menemukan catatan sejarah berkenaan ucapan atau keluhan dari para penggerak bangsa di masa lalu perihal kenaikan gaji dan tunjangan.   

Foto Sosok tua yang berwibawa, julukan The Grand Old Man rasanya tak berlebihan disematkan pada seorang Haji Agus Salim. Dalam foto tampak, meski di hadapannya seorang petinggi KNIL, tak ada sedikitpun gurat takut atau segan dalam gesture maupun ekspresi beliau. (Sumber: http://muharamsyah.tumblr.com)

Para politikus negeri ini sudah semestinya meneladani Hadji Agus Salim. Dia pejabat, politikus, sekaligus diplomat ulung era Presiden Sukarno. Menjadi pejabat tak membuatnya tergoda untuk bermewah-mewahan. Hidup berjalan di atas relnya idealisme dan kejujuran. Jangankan kendaraan mewah, rumah pun ia tak punya. Agus Salim tak malu ketika harus berkali-kali pindah kontrakan. Kondisi ekonomi negara era revolusi memang sedang kritis. Berpolitik dan berdiplomasi terus berlanjut meski terjerat hidup miskin (Tempo, 12-18 Agustus 2013). 

Kita tidak tahu kapan persisnya orang Indonesia mulai menempatkan gaji sebagai acuan dalam bekerja dan menentukan nasib seseorang. Dalam sebuah kamus lawas berjudul Kamus Moderen Bahasa Indonesia garapan Sutan Muhammad Zein, “gadji” telah didefinisikan sebagai “(bld. Gage) upah jang tetap, upah bulanan. Definisi tersebut memang menegaskan betapa urusan gaji selalu mengarah pada transaksional dan untung-rugi.

Kini, urusan gaji ikut tersuarakan dalam pidato, demonstrasi, dan berita di media massa. Orang-orang berburu jabatan dan pekerjaan berpamrih gaji besar. Pilihan bersekolah tak jarang didasari dugaan-dugaan atas profesi yang sekiranya mampu memberi gaji berlimpah. Di saat wawancara kerja pun kita bakal berhadapan dengan pertanyaan dilematis perihal jumlah gaji yang diinginkan.

Kecerdasan, intelektualisme, dan kreatifitas manusia perlahan tunduk di bawah rezim gaji. Gaji turut berperan dalam menentukan profesi dan cita-cita manusia. Ideologi gaji lahir seiring pergeseran pola pikir manusia menuju ke arah masyarakat kapitalistik. Kita kehilangan kebersahajaan dalam laku keseharian akibat pukau gaji. Ideologi gaji sedang menuntun kita menjadi manusia serba berpamrih. []

Dimuat Koran Wawasan, 10 Oktober 2015